JoomlaLock.com All4Share.net
ASN Harus Netral di Pilkada

 

JAMBI – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi terus mengingatkan dan menghimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak terlibat dalam proses demokrasi Pilkada jilid III yang akan berlangsung di Kota Jambi, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Kerinci.

Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Rafiqoh Febrianti, mengatakan, aturan dan regulasi yang ada sudah jelas. Seluruh ASN harus bertindak netral pada pilkada. “Ditambah lagi dengan surat terbaru dari Menpan RB, ini menjadi sebuah larangan keras bagi ASN untuk tidak mengambil bagian pada momen politik,” katanya kepada wartawan, Sabtu (13/1).

“Tidak ada lagi keraguan untuk masalah ASN ini sendiri. Tidak ada yang perlu diperdebatkan,” sambungnya.

Pada dasarnya, dia mengatakan, status ASN sangat mengikat. Bukan hanya ketika berpakaian dinas dan jam dinas baru disebut ASN. “Yang namanya ASN, jangankan pada jam kerja, tidur pun masih disebut sebagai ASN,” kata Rafiqoh Febrianti.

Sekali lagi, kata Rafiqoh, tidak ada seorang ASN yang boleh terlibat pada Pilkada, baik sebagai tim sukses maupun hal yang mengganggu netralitas sebagai ASN..

Ia menyatakan, untuk mengetahui visi-misi pasangan calon sendiri tidak harus dengan menghadiri kegiatan yang dibuat oleh pasangan calon. Bisa dilihat visi misi calon tersebut di media sosial ataupun selebaran yang ada. “Nanti jika diketahui oleh Panwaslu, diminta keterangan dan klarifikasi kehadiran malah marah. Banyak cara untuk mengetahui visi misi calon,” jelas Koordinator Divisi Organisasi dan SDM ini.

“Intinya kami percaya seluruh ASN itu pintar dan mengetahui aturan yang sudah ada,” katanya.

Rafiqoh menambahkan, ASN sendiri harus diketahui bukan hanya untuk PNS saja. Tetapi juga untuk tenaga kontrak dan honorer juga tidak diperbolehkan untuk ikut. Apalagi menjadi tim sukses dan juga mengajak masyarakat untuk memilih salah satu calon. “ASN itu penyebutan untuk seluruh pekerjaan yang dibiayai negara. Tenaga kontrak dan honorer juga dibiayai oleh negara,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Jambi, Ari Juniarman, mengatakan, masih menyelidiki dan mengkaji temuan yang didapat pada pendaftaran salah satu calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi. Pihaknya sudah memanggil beberapa saksi untuk diminta keterangan dan juga mengumpulkan alat bukti. “Semuanya sudah dipanggil untuk diminta keterangan,” katanya.

“Satu orang lagi akan memenuhi panggilan pada hari Senin. Karena sebelumnya sudah disurati namun tidak datang karena ada kegiatan diluar kota,” pungkasnya.(rak/dar)

Sebelumnya Panwaslu Kabupaten Kerinci sudah merekomendasikan Sekretaris Daerah (Sekda) dan juga delapan ASN lainnya karena diduga terlibat dalam pengajakan untuk memilih salah satu calon. Panwaslu Kota Jambi sendiri sedang mengkaji temuan yang didapat terkait hadirnya ASN pada pendaftaran salah satu calon ke KPU Kota Jambi.

Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Rafiqoh Febrianti, mengatakan, pihaknya terus mengingatkan kepada ASN untuk tidak terlibat didalam proses pilkada yang berlangsung. Karena aturan dan regulasi yang sudah ada jelas menegaskan untuk seluruh ASN bertindak netral pada pilkada. “Ditambah lagi dengan surat terbaru dari Menpan RB, ini menjadi sebuah larangan keras bagi ASN untuk tidak mengambil bagian pada momen politik,” katanya ketika ditemui, Sabtu, (13/1).

“Tidak ada lagi keraguan untuk masalah ASN ini sendiri. Tidak ada yang perlu diperdebatkan,” sambungnya.

Ia mengatakan, pada dasarnya, ASN itu adalah status yang sangat mengikat. Bukan hanya karena pakaian dinas dan jam dinas baru dikatakan ASN. Dan juga, harus diketahui seluruh daerah yang melaksanakan Pilkada, aturan yang ditegakkan juga sama. “Tidak ada satupun ASN yang boleh terlibat pada Pilkada, baik sebagai tim sukses ataupun hal yang mengganggu netralitas sebagai ASN,” kata Koordinator Divisi Organisasi dan SDM ini.

“Jangankan pada jam kerja, tidurpun masih disebut sebagai ASN,” jelasnya.

Rafiqoh menyatakan, untuk mengetahui visi misi pasangan calon sendiri tidak harus dengan menghadiri kegiatan yang dibuat oleh pasangan calon. Bisa dilihat visi misi calon tersebut di media sosial ataupun selebaran yang ada. “Nanti jika diketahui oleh Panwaslu, diminta keterangan dan klarifikasi kehadiran malah marah. Banyak cara untuk mengetahui visi misi calon,” jelasnya.

“Intinya kami percaya seluruh ASN itu pintar dan mengetahui aturan yang sudah ada,” bebernya.

Rafiqoh menambahkan, ASN sendiri harus diketahui bukan hanya untuk PNS saja. Tetapi juga untuk tenaga kontrak dan honorer juga tidak diperbolehkan untuk ikut. Apalagi menjadi tim sukses dan juga mengajak masyarakat untuk memilih salah satu calon. “ASN itu penyebutan untuk seluruh pekerjaan yang dibiayai negara. Tenaga kontrak dan honorer juga dibiayai oleh negara,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Jambi, Ari Juniarman, mengatakan, pihaknya masih menyelidiki dan mengkaji temuan yang didapat pada pendaftaran salah satu calon Walikota Dan Wakil Walikota Jambi. Pihaknya sudah memanggil beberapa saksi untuk diminta keterangan dan juga mengumpulkan alat bukti. “Semuanya sudah dipanggil untuk diminta keterangan,” katanya.

“Satu orang lagi akan memenuhi panggilan pada hari Senin. Karena sebelumnya sudah disurati namun tidak datang karena ada kegiatan diluar kota,” pungkasnya.(rak)

 

Bagikan ke Medsos !