JoomlaLock.com All4Share.net
40 Miliar Untuk Penanganan Kawasan Kumuh
SUDAH INDAH : Walikota Jambi Syarif Fasha bersama Satker pengembangan kawasan permukiman Provinsi Jambi mengunjungi Kawasan Beringin yang menjadi salah satu pengembangan kawasan kumuh di Kota Jambi. Rendi Lahara/Jambi Independent

 

JAMBI-Penanganan kawasan kumuh di Kota Jambi hingga saat ini sudah menelan anggaran sebesar Rp 30 miliar. Dana yang bersumber dari APBN tersebut akan menangani seluruh kawasan kumuh yang ada di Kota Jambi. Saat ini tercatat sebanyak 968 hektar kawasan kumuh di kota Jambi. Namun, dari 968 hektar tersebut, sudah 70 persen kawasan kumuh tersebut berubah menjadi kawasan yang bersih, nyaman dan indah. Ditargetkan, pada 2019 nanti sudah tidak ada lagi kawasan kumuh di Kota Jambi.

Disampaikan oleh Arif Rahman, Kasetker Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi bahwa berdasarkan SK Walikota Jambi, kawasan kumuh di Kota Jambi sebanyak 968 hektar. Namun, semenjak 2016 pihaknya telah melakukan berbagai pengembangan di kawasan kumuh melalui program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh).

“Hingga saat ini total anggaran sudah Rp 30 miliar hingga Rp 40 miliar sudah dikucurkan untuk pembenahan kawasan kumuh di Kota Jambi. Dari 968 hektar tersebut sekitar 70 persen yang menjadi tanggung jawab kita sudah kita lakukan pengembangan. Targetnya di 2019 sudah tidak ada lagi kawasan kumuh di Kota Jambi atau 0 persen,”bebernya pada saat peninjauan kawasan kumuh di beringin bersama Walikota Jambi, Senin (12/2).

Arif menjelaskan bahwa berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 bahwa kewenangan penanganan kawasan kumuh dibagi menjadi tiga. Pertama kawasan diatas 15 hektar menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Kawasan diatas 10 hektar menjadi tanggungjawab Pemprov dan kawasan dibawah 10 hektar dibawah pemerintah kabupaten/kota. “Yang menjadi tanggung jawab kita sudah 70 persen yang kita lakukan. Ini akan dilanjutkan pada 2018 dan 2019,”bebernya.

Arif menjelaskan sejak 2016 dan 2017 ada beberapa kawasan kumuh yang sudah dilakukan pengembangan seperti kawasan Legok, Tanjung Pinang, Tanjung Sari dan Kawasan Beringin. “Khusus untuk beringin ini, total ada 20 hektar. Sebanyak 16 hektar sudah kita tangani dan akan dilanjutkan pada 2018. Target kita 2018 ini untuk melanjutkan pembangunan di Tanjung Pinang dan beringin. Insyaallah 2019 sudah tuntas. Artinya 0 daerah kumuhnya,” bebernya Arif.

Arif juga menambahkan bahwa untuk kawasan beringin dan Tanjung Pinang dikucurkan anggaran sebesar 9,6 miliar untuk penanganan kawasan kumuh. “Untuk kawasan kumuh sendiri kita mengacu pada beberapa kriteria seperti keteraturan bangunan,jalan lingkungan, drainase, persampahan, limbah, dan ruang terbuka publik. Itulah yang akan kita tangani,”bebernya.

Sementara Walikota Jambi Syarif Fasha mengaku sudah menetapkan 968 hektare kawan kumuh di Kota Jambi. Diantaranya berada di Kecamatan Jambi Timur dan Kecamatan Pasar Kota Jambi. “Penataan kawasan kumuh yang dilakukan Pemerintah pusat tersebut merupakan usulan dari Pemerintah Kota Jambi. Alhamdulillah setiap tahun kita dibantu pembangunannya. Per tahun sekitar Rp 25 hingga 30 miliar untuk menata kawasan kumuh,” katanya.

Penanganan kawasan kumuh di Kota Jambi ditargetkan hingga 2019. Hal tersebut merupakan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Jambi.”APBD Pemkot juga membackup. 2018 kembali dilakukan penataan. Di tata menjadi kampung pelangi. Semoga apa yang dibuat pemerintah bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jangan dirusak,”bebernya. (viz)

 

Bagikan ke Medsos !